|
Vacancy Notice - Konsultan PENANGANAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT DI DPD RI |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 02 September 2008 |
Dear all,
Proyek kerjasama UNDP dengan Sekretariat Jenderal DPD, Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowerment (PRIDE) akan melakukan kajian dengan topik:
"PENANGANAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT DI DPD RI". Bagi yang berminat silakan mengirimkan lamaran ke alamat e-mail kami ataupun melalui pos seperti tertera di bawah ini. Mohon bantuannya untuk menyebarluaskan pengumuman ini kepada rekan-rekan lainnya. Terima kasih.
Vacancy Notice
Proyek Dukungan UNDP untuk Parlemen (PRIDE) Kwartal 3 Tahun 2008
Title : Konsultan PENANGANAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT DI DPD RI
Durasi: - Asesmen & pengembangan modul training = 15 sept – 10 Oct (10 hari kerja)
- Technical assistance ke Sekretariat Jenderal = 20 Oct – 7 Nov (10 hari kerja) (termasuk menjadi trainer selama 4 hari)
Total period = 20 working days
Lowongan dibuka : 01 September 2008
KERANGKA ACUAN
KONSULTAN PENANGANAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT DI DPD RI
A. Latar Belakang :
Pengaduan masyarakat merupakan salah satu yang harus ditindaklanjuti DPD. Sejak DPD berdiri pada tahun 2004, DPD telah menerima sebanyak 361 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui website DPD RI (www.dpd.go. id). Pengaduan ini dalam bentuk berbagai macam keluhan, mulai dari masalah hukum, pendidikan, wilayah perbatasan dan lain-lain. Secara teknis, Dewan dibantu oleh staf Puskaji untuk menyampaikan pengaduan tersebut kepada Anggota DPD yang terkait untuk menanggapi dan kemudian dikirimkan kembali kepada bagian Puskaji untuk dimuat sebagai jawaban DPD. Sejauh ini, belum ada bagian DPD yang khusus berfungsi untuk menganalisa dan memberikan catatan-catatan penting terhadap pengaduan masyarakat yang perlu ditanggapi. Dalam keyataannya, sering kali pengaduan yang masuk mengalami proses yang lama dalam tindak lanjutnya.
Mengingat hal tersebut diatas, proyek menyimpulkan bahwa dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas dan tuntas dalam penanganan keluhan, aspirasi dan pengaduan masyarakat mulai dari proses penanganan, sortir, analisa isu hingga tindak lanjut surat pengaduan yang disampaikan kepada instansi terkait baik pusat/daerah maupun yang diteruskan kepada Alat kelengkapan DPD.
Keterbatasan tersedianya Peraturan Perundang undangan dan ketentuan pendukung lainnya yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan saran terhadap analisa/telaahan permasalahan yang disampaikan dalam kajian ini menjadi catatan penting dalam mempertimbangkan perlunya sinkronisasi antara aturan internal DPD dan sistem pelayanan dan keahlian yang mendukung penuntasan tindak lanjut surat pengaduan. Karenanya proyek menilai pentingnya membangun sistem penanganan pengaduan masyarakat ini adalah melalui 3 kegiatan, yaitu asesmen oleh seorang konsultan tentang mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, training untuk Staf DPD Propinsi dan pendampingan oleh konsultan.
B. Fungsi yang diharapkan
Menyusun mekanisme penanganan keluhan publik yang ditujukan kepada DPD, baik melalui website DPD, surat masuk, berita di media massa, radio dan televisi
Membuat modul bagi training Staf Sekretariat Propinsi tentang mekanisme penanganan keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota DPD I
Menjadi trainer dalam training tentang mekanisme penanganan keluhan masyarakat untuk Staf Sekretariat Propinsi
C. Hasil yang diharapkan
Terumuskannya masukan dan rumusan berupa naskah akademik atau concept note tentang mekanisme penanganan keluhan masyarakat minimal sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman dengan format 1½ (satu setengah) spasi.
Terumuskannya Modul untuk training tentang mekanisme merespon keluhan masyarakat 10 (sepuluh) halaman dengan format 1½ (satu setengah) spasi
Executive Summary sebanyak 2-5 halaman dalam Bahasa Inggris.
D. Target
Concept note tentang mekanisme pengelolaan keluhan masyarakat sebanyak minimal 25 (dua puluh lima) halaman dengan format 1 ½ (satu setengah) spasi
Modul training bagi Staf Sekretariat tentang mekanisme merespon keluhan masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) halaman dengan format 1½ (satu setengah) spasi
Executive summary dalam bahasa Inggris sebanyak 3-5 halaman dengan format 1 ½ spasi
E. Kualifikasi Rekrutmen
Pendidikan
Ph.D/Doktor atau Master di bidang Ilmu Ekonomi, Keuangan, Administrasi Masyarakat, Managemen, Kebijakan Publik atau Ilmu lain yang berhubungan
Pengalaman
Pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk Ph.D/Doktor dan 7 tahun untuk Master
Pengetahuan yang sangat baik mengenai mekanisme kerja organisasi pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik
Keahlian menyusun dan membuat laporan yang baik dan tepat waktu
Kemampuan untuk bekerja dalam tekanan, cepat belajar, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
Memiliki tingkat energi dan motivasi yang tinggi
Silakan kirim lamaran dengan melampirkan CV, paling lambat 11 September 2008. Melalui email:proper-pride@ parliamentprojec t.org, atau melalui surat ke:
UNDP-PRIDE Project
Ged. B-DPD RI Lt. 3
Kompleks Gedung DPR/DPD/MPR RI
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. VI
Jakarta Indonesia 10270
|
